Din Syamsuddin : Pemerintahan Jokowi Telah Melakukan Kezaliman Nyata, Dengan Menaikkan Iuran BPJS Saat Wabah Virus Corona Menghantui Rakyatnya

Din Syamsuddin : Pemerintahan Jokowi Telah Melakukan Kezaliman Nyata, Dengan Menaikkan Iuran BPJS Saat Wabah Virus Corona Menghantui Rakyatnya
Din Syamsuddin : Pemerintahan Jokowi Melakukan Kezaliman, Dengan Menaikkan Iuran BPJS Saat Wabah Virus Corona

SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTAMantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai rezim pemerintahan Jokowi telah melakukan kezaliman terhadap rakyat karena menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Din mengingatkan, kebijakan tersebut berpotensi menjadikan masyarakat tidak patuh kepada pemerintah.

“Bahwa pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan merupakan kebijakan yang tidak bijak. Keputusan itu merupakan bentuk pemerintahan Jokowi telah melakukan kezaliman yang nyata, dan hanya lahir dari pemimpin yang tidak merasakan penderitaan rakyat. Di tengah kesusahan akibat wabah Corona, pemerintah menambah kesusahan itu,” kata Din dalam keterangan (15/5).

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengharapkan pemerintah mau menarik kembali kebijakan yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung itu.

Baca Juga : Jokowi Tambah Bebani Rakyat, Tak Turunkan BBM Tapi Malah Naikkan BPJS Saat Corona Merenggut Penghasilan Rakyat

Sebab, kebijakan ini sangat melukai perasaan rakyat, pemerintahan Jokowi telah melakukan kezaliman.

“Kita menuntut pemerintah untuk menarik kembali keputusannya, karena kalau dipaksakan maka rakyat dapat melakukan pengabaian sosial atau social disobedience,” kata Din Syamsuddin.

Din juga menanyakan pengelolaan BPJS Kesehatan selama ini.

Sebab, Din mencurigai dana masyarakat tidak digunakan sebagaimana mestinya.

“Patut dipertanyakan mengapa BPJS sering berutang kepada rumah sakit, ke mana uang rakyat selama ini? Jika benar uang itu dipakai untuk proyek infrastruktur, maka itu dapat dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” tandas Din.

Baca Juga : LBH Soal BPJS Naik Lagi, Jokowi Membangkang Terhadap Hukum

Kunjungi Page Facebook  : Suara Arah Publik

About admin

Check Also

TAP MPRS Larangan PKI di RUU HIP Ditolak PDIP, Ahmad Yani: Ketua Panja RUU HIP Anak PKI

SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTA – Politikus PDIP Ribka Tjiptaning menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *