Golkar dan Nasdem Satu Suara Dukung RUU Omnibus Law Segera Disahkan

Golkar dan Nasdem Satu Suara Dukung Rancangan Undang Undang Omnibus Law Segera Disahkan
Golkar dan Nasdem Satu Suara Dukung Rancangan Undang Undang Omnibus Law Segera Disahkan

SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyatakan Partainya Golkar dan Partai Nasdem telah sepakat untuk mendukung RUU Omnibus Law untuk segera disahkan.

Menteri Koordinator Perekonomian itu mengatakan, kedua partai mendukung Omnibus Law, terutama RUU tentang Perpajakan dan Cipta Tenaga Kerja yang sebelumnya sudah diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Pernyataan itu ia utarakan usai Golkar dan Nasdem bertemu di Kantor DPP Partai Golkar di bilangan Slipi, Jakarta Barat, Senin (9/3).

“Terkait dengan penugasan-penugasan termasuk di dalamnya prioritas perundang-undangan, baik Omnibus Law Perpajakan maupun Ciptaker, Partai Golkar dan Partai Nasdem tadi bersepakat bahwa kita akan mempunyai pemikiran yang sama,” kata Airlangga di hadapan wartawan.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Ia menyatakan, kedua partai akan tetap mendukung RUU Omnibus Law untuk segera disahkan, terlepas beberapa pasal yang kata Paloh, kontroversial.

Meski mendukung Omnibus Law, Paloh tetap meminta pihak-pihak terkait tetap mengevaluasi kembali pasal-pasal yang kontroversial.

Dia berharap pembahasan mengenai pasal kontroversial dapat diselesaikan dalam waktu cepat sebelum kemudian segera disahkan.

Baca Juga : Siap Mogok Nasional, Buruh Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

“Terlepas dari beberapa pasal yang masih kontroversial ini saya kira untuk kembali diajak mengevaluasi ulang tetapi dengan waktu yang tidak terlalu lama,” ujar Paloh dalam kesempatan yang sama.

“Artinya kebijakan Omnibus Law ini harus disahkan oleh DPR dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tambahnya.

Lebih lanjut terkait pasal kontroversial dalam RUU Omnibus Law Ciptaker, Paloh menjelaskan penolakan terhadap sejumlah pasal dalam RUU itu hanya ditolak sebagian kalangan. Hal itu disebabkan perbedaan interpretasi dalam masyarakat.

Paloh, salah satunya menyinggung soal aturan cuti hamil dalam RUU Ciptaker yang dinilai kontroversial. Paloh meminta yang menolak aturan soal itu mestinya bisa dibaca ulang, mengingat bagi dia tidak ada masalah dalam pasal tersebut.

“Ya orang atau masyarakat marah tetapi ketika dibaca ulang, nanti hasilnya bukan seperti itu, kenapa kita harus mempermasalahkan?” katanya.

Baca Juga : Ansory Siregar Fraksi PKS Tegaskan Tolak Omnibus Law Cilaka 

About admin

Check Also

TAP MPRS Larangan PKI di RUU HIP Ditolak PDIP, Ahmad Yani: Ketua Panja RUU HIP Anak PKI

SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTA – Politikus PDIP Ribka Tjiptaning menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *