Haji 2020 Ditiadakan, Dana Rp. 8,7 Triliun Akan Dipakai Perkuat Rupiah

Haji 2020 Ditiadakan, Dana Rp. 8,7 Triliun Akan Dipakai Perkuat Rupiah
Haji 2020 Ditiadakan, Dana Rp. 8,7 Triliun Akan Dipakai Perkuat Rupiah

SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTA –  Haji 2020 Ditiadakan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan, akan memanfaatkan dana simpanan yang dimiliki untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji 2020 untuk kepentingan stabilisasi nilai tukar rupiah. Sebab, pemerintah Indonesia resmi tidak mengirimkan jemaah haji pada 2020.

Kepala BPKH, Anggito Abimanyu mengatakan, saat ini BPKH memiliki simpanan dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebanyak US$600 juta atau setara Rp8,7 triliun kurs Rp14.500 per dolar AS. Dengan begitu, dana itu akan dimanfaatkan untuk membantu Bank Indonesia dalam penguatan kurs rupiah.

Meski begitu, dia melanjutkan, BPKH bersama dengan Bank Indonesia masih mengkaji lebih lanjut mengenai mekanisme pemanfaatan dana tersebut. Itu ditujukan supaya pemanfaatan dana bisa tetap sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalan peraturan yang ada.

“InsyaAllah (akan digunakan karena pengiriman haji batal tahun ini). (Mekanismenya) sedang dalam pengkajian,” kata dia saat dikonfirmasi VIVAnews, Selasa, 2 Juni 2020.

Baca Juga : Keputusan Resmi Pemerintah RI, Calon Jemaah Haji 2020 Tidak Diberangkatkan, Berikut Alasannya

Anggito sebelumnya juga menyampaikan, total dana haji yang dikelola BPKH saat ini telah mencapai Rp135 triliun. Sebagian besar dana itu digunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena sebagian besar dana itu diinvestasikan dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

“Termasuk diantaranya untuk mendukung APBN kita yang membutuhkan dana guna mendukung penanganan covid-19,” ungkap dia pada akhir bulan lalu.

Sebagai informasi Haji 2020 Ditiadakan, Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan tidak mengirimkan jemaah haji pada 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Hal ini ditegaskan Menteri Agama Fachrul Razi dalam siaran pers via Zoom hari ini, Selasa 2 Juni 2020.

Fachrul Razi menyatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan beberapa hal, diantaranya, Pemerintah Arab Saudi hingga kini belum juga membuka akses penyelenggaraan ibadah haji kepada negara manapun, termasuk Indonesia.

“Akibatnya, pemerintah tidak cukup waktu dalam mempersiapkan pelayanan dan perlindungan jemaah. Berdasarkan hal itu, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 1441 Hijriyah atau 2020 Masehi,” ungkap dia.

Sumber : vivanews

Baca Juga : Puan Maharani Tambahkan “Pro Rakyat” di Akhir Pembukaan UUD 45, Iwan Sumule: Ini Kejahatan Konstitusi!

Kunjungi Page Facebook  : Suara Arah Publik

About admin

Check Also

Luhut Klaim Ekonomi Indonesia Dipuji Bank Dunia

SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *