Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Gugat Perppu Presiden Jokowi Soal Corona ke MK

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Gugat Perppu Presiden Jokowi Soal Corona ke MK
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Gugat Perppu Presiden Jokowi Soal Corona ke MK

SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTAMasyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Gugat Perppu Presiden Jokowi Soal Corona ke MK, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan berlaku mulai 31 Maret 2020.

MAKI menyatakan bersama Yayasan Mega Bintang 1997, LP3HI, KEMAKI dan LBH PEKA telah mengajukan permohonan uji materi atau Gugat Perpu Presiden itu ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis (9/4).

Dalam permohonannya MAKI meminta pasal 27 pada Perppu tersebut, yang terkait imunitas aparat pemerintahan dari tuntutan perdata dan pidana saat melaksanakan aturan, agar dibatalkan.

Pasal 27 menyatakan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis bukan kerugian negara, pejabat pemerintah terkait pelaksanaan Perppu tidak dapat dituntut perdata ataupun pidana jika melaksanakan tugas berdasarkan iktikad baik, dan segala keputusan berdasarkan Perppu bukan objek gugatan ke peradilan tata usaha negara.

Baca Juga : Anggota Fraksi PDIP Andreas Hugo Minta Dewan Tak Menolak Uang DP Mobil Rp 116.650.000, Sudah Dianggarkan itu Hak

Berdasarkan keterangan resminya MAKI menjelaskan alasan permohonan uji materi atau Gugat Perpu Presiden pada Perppu yang menjadi akses dana senilai Rp405,1 triliun buat mengatasi dampak negara atas Covid-19 ini. Pasal 27 disebut superbody sekaligus bertentangan dengan UUD 1945 dan dikatakan bila dibandingkan presiden saja tidak kebal hukum.

MAKI menjelaskan permohonan juga didasari tak ingin skandal BLBI dan Century terulang lagi. Menurut MAKI pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, DPR pernah menolak Perppu Nomor 4 Tahun 2008 terkait Jaring Pengaman Sistem Keuangan sehingga semestinya tidak perlu lagi aturan yang memberikan kekebalan hukum kepada penyelenggara pemerintahan terkait keuangan negara.

MAKI juga menyoroti dalil ‘iktikad baik’ pada pasal 27 yang dikatakan mesti diuji melalui proses hukum yang adil dan terbuka. Istilah itu disebut subjektif pada penilaian penyelenggara pemerintahan.

“MAKI selalu mendukung upaya pemerintah untuk menjaga rakyat dari Covid 19 dalam bentuk selalu mengawal dan mengontrol serta meluruskan kembali apabila pemerintahan mengarah kebal dan tidak dapat dikontrol melalui mekanisme hukum,” tulis MAKI dalam keterangan resmi.

Baca Juga : Resmi !!! Pemerintah Geser Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri ke Akhir Tahun

Kunjungi Page Facebook  : Suara Arah Publik

 

About admin

Check Also

Penusuk Wiranto Dituntut Hukuman 16 Tahun Penjara

SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTA – Terdakwa pelaku penusukan terhadap mantan Menkopolhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *