Organisasi Pers Tolak Campur Tangan Pemerintah Lewat Omnibus Law

Pers Tolak Campur Tangan Pemerintah Lewat Omnibus Law
Pers Tolak Campur Tangan Pemerintah Lewat Omnibus Law

Suara Arah Publik, Jakarta – Rancangan Undang- Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menuai Protes Keras dari berbagai pihak, penolakan tidak hanya datang dari Serikat Buruh Indonesia, akan tetapi Organisasi Pers Tolak Campur Tangan Pemerintah Lewat Omnibus Law

Melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, pemerintah disinyalir ingin kembali campur tangan mengatur dunia Pers Indonesia.

Dewan Pers menolak pasal-pasal yang terdapat pada RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang berpotensi mengekang Kebebasan Pers, seperti pada masa jaman Rezim Orde Baru.

Dan secara tegas Dewan Pers menolak adanya upaya pemerintah campur tangan lagi dalam kehidupan Pers Indonesia.

“Niat untuk campur tangan lagi ini terlihat dalam Ombnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang akan membuat peraturan pemerintah soal pengenaan sanksi admintstratif terhadap perusahaan media yang dinilai melanggar pasal 9 dan pasal 12,” tegas anggota Dewan Pers Imam Wahyudi di Gedung Dewan Pers, Jakarta Selasa (18/02/2020) kemarin.

Dijelaskan Imam bahwa, Pasal 9 RUU Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law memuat ketentuan soal perusahaan Pers yang harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Sementara untuk Pasal 12 mengatur soal perusahaan Pers yang wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawabnya secara terbuka.

Padahal, kata Imam, Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang sudah menjadi Payung Hukum Kebebasan Pers saat dibentuk dengan semangat Self Regutatory tanpa campur tangan dari pemerintahan.

“Semangat itu tidak bisa dilepaskan dari pengalaman buruk di masa Orde Baru, dimana pemerintah melakukan campur tangan yang sangat dalam kepada insan Pers,” cetusnya..

Imam mengingatkan saat rezim Orde Baru, campur tangan pemerintah nyata menghadang Kebebasan Pers yang ditunjukkan melalui adanya kewenangan pemerintah untuk mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).

Pemerintah juga mengendalikan Dewan Pers dengan menempatkan Menteri Penerangan sebagai ketua dan menetapkan hanya satu organisasi wartawan yang diakui dan Kemudian lahirnya Undang Undang Pers tahun 1999 yang memiliki semangat untuk mengoreksi praktik buruk pemerintah rezim orde baru dalam mengekang Kebebasan Pers.

“Semangat itu tercermin antara lain dengan menegaskan kembali tak adanya sensor dan Pembredelan.

Dewarn Pers yang dibentük oleh komunitas Pers dan tanpa ada wakil dari pemerintah seperti pada masa rezim Orde Baru. Artinya, kewenangan untuk menginmplementasikan undang-undang ini berada sepenuhnya di tangan Dewan Pers, bukan melalui peraturan pemerintah dalam undang-undang pada umumnya,” ucap Imam.

Diketahui RUU Cipta Lapangan Kerja mengatur agar ada peraturan pemerintah yang mengatur soal pengenaan sanksi administratif. Hal itu jelas merupakan bentuk kemunduran bagi Kebebasan Pers dan itu sama saja dengan menciptakan mekanisme pintu belakang atau jalan tikus bagi Pemerintah untuk ikut campur dalam urusan Pers

“Kami sangat mengkhawatirkan hal buruk di masa rezim Orde Baru akan terulang lagi, dimana pemerintah menggunakan dalih soal administratif untuk mengekang Kebebasan Pers, kami meminta revisi pasal-pasal tersebut dicabut,” pungkas Iman.

Baca Juga : Kepala BPIP Sebut Agama Musuh Besar Pancasila, PKS : Faktanya Musuh Besar Pancasila Itu PKI, Bukan Agama!

About admin

Check Also

Arief Poyuono Sebut Isu PKI Dimunculkan Oleh Kadrun, Tagar #TenggelamkanGerindra Jadi Trending

SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menjadi sorotan warganet. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *