PKS dan Demokrat Tolak Bahas Omnibus Law di Tengah Wabah Corona

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi

SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTAAnggota DPR RI dari Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi menolak agenda Rapat Paripurna DPR RI untuk memulai pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengingatkan saat ini rakyat butuh perhatian DPR RI dan pemerintah dalam menghadapi corona.

“Kondisi kita emergency yang butuh atensi masyarakat. Lucu kalau kita mengangkat Omnibus Law di saat kita masih virtual. Saya pikir kita perlu sabar sedikit paling tidak kita fokus pada Covid-19 ini,” ujar Aboe Bakar.

Baca Juga, ikizone.comPKS: Kenapa Anggaran Untuk Pindah Ibu Kota Ada, Sedangkan Penanganan Corona Kenapa Harus Saweran dari Rakyat?

Senada, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman mengatakan seharusnya anggota dewan mengedepankan nasib rakyat yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi karena penyebaran virus corona.

Senada Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman mengatakan seharusnya anggota dewan mengedepankan nasib rakyat yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi karena penyebaran virus corona.

“Di tengah Covid-19, rakyat kita susah. Belum mengatasi Covid-19, makan saja susah, tiba-tiba ada Omnibus Law, UU Mahkamah Konstitusi RI. Tunda dululah itu,” kata Benny saat menginterupsi rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/4).

Benny meminta rapat kali ini dibikin ringkas. Ia mengusulkan para anggota dewan hanya membahas tata tertib sebagai landasan hukum menggelar rapat virtual selama pandemi corona.

Dia juga meminta DPR RI melupakan dulu pembahasan Omnibus Law. Benny mengusulkan agar pembahasan RUU itu diganti dengan pembahasan corona.

“Diganti pembahasan agenda-agenda menyentuh agenda rakyat kebanyakan, bagaimana menghadapi Covid-19,” tuturnya.

Baca Juga, ikizone.comDarurat Corona, TKA Cina Ditolak Warga Aceh dan Diterbangkan Ke Jakarta

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Azis Syamsuddin mengatakan, Surat Presiden (Surpres) terkait pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja sudah dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus). Surat tersebut dibacakan dalam rapat paripurna hari ini.

“Surat Presiden /R06 tanggal 7 Februari 2020 dan RUU tentang Cipta Kerja yang telah dibahas di dalam Rapat Konsultasi pengganti Bamus pada tanggal 1 April 2020,” ujar Azis dalam rapat paripurna.

Selain itu, berdasarkan jadwal, DPR akan meminta persetujuan seluruh anggota terhadap tindak lanjut pembahasan RUU Pemasyarakatan, dan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kemudian, pengambilan keputusan terhadap RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi RI menjadi RUU usulan DPR.

Baca Juga, ikizone.com : Surat Terbuka Presiden PKS Sohibul Iman untuk Presiden Joko Widodo Tentang Kebijakan Penanganan Virus Corona

Kunjungi Page Facebook  : Suara Arah Publik

About admin

Check Also

Arief Poyuono Sebut Isu PKI Dimunculkan Oleh Kadrun, Tagar #TenggelamkanGerindra Jadi Trending

SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menjadi sorotan warganet. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *