PKS Hadirkan RUU Ketahanan Keluarga, Kaum LGBT Terganggu

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Mengukuhkan ketahanan Nasional
‎Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Mengukuhkan ketahanan Nasional

Suara Arah Publik, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga menuai polemik, dan penolakan yang keras datanganya dari kaum LGBT. Hal itu karena DPR terlalu mengurusi ranahprivat anggota keluarga.

Rancangan Undang -Undang (RUU) Ketahanan Keluarga mengkategorikan LGBT ke dalam penyimpangan seksual dan singkatnya, ingin merehabilitasi kelompok LGBT dalam konteks penyembuhan.

Menanggapi hal tersebut, ‎Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan pihaknya terbuka akan masukan dari berbagai pihak mengenai RUU tersebut.

“Kita lihat dalam pembahasan kita berargumentasi, jadi jangan kemudian belum melihat RUU tersebut sudah sinis duluan,” ujar Jazuli kepada wartawan, Sabtu (22/2).

Adapun RUU Ketahanan Keluarga ini diusulkan oleh dua anggota DPR dari Fraksi PKS. Itu adalah Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa dan beberapa Anggota DPR Ri Lintas Fraksi RUU yaitu Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar, Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerindra, serta Ali Taher dari Fraksi PAN. Draf aturan tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020.

Jazuli menjelaskan, RUU Ketahanan Keluarga yang diusulkan oleh dua kader PKS dan bebberapa anggota DPR Lintas Fraksi, ini semangatkan untuk melindugi keluarga. Terlebih menciptakan keluarga yang sehat.

“Keluarga itu adalah institusi terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ketika institusi ini adalah sukses maka kita akan sukses melahirkan generasi yang lebih bagus” katanya.

Menurut Jazuli apabila keluarga tersebut hancur. Maka ibasnya akan ke anak-anak. Sehingga memang perlu menciptakan generasi muda yang unggul. Caranya lewat RUU Ketahanan Keluarga ini.

“Ketika institusi ini broken maka juga banyak generasi yang akan broken. Karena itu PKS menganggap institusi keluarga ini adalah salah satu institusi yang penting dalam memperoleh generasi yang baik bagi bangsa dan negara,” ungkapnya.

Baca Juga : DPR RI Dorong Kementerian PPPA Miliki Satker Ketahanan Keluarga

Diketahui RUU Ketahanan Keluarga memicu perdebatan setelah drafnya tersebar di media sosial. Masyarakat menganggap RUU tersebut menerabas ruang-ruang privat warga negara.

Beberapa aturan yang disoroti adalah pengaturan peran istri, larangan aktivitas seksual BDSM, istri wajib mengurusi rumah tangga dan kewajiban melapor bagi pelaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Toyo menilai pengambil kebijakan sama sekali tidak memahami apa yang sudah ia– beserta teman-temannya, alami. RUU Ketahanan Keluarga yang saat ini masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, mendiskreditkan mereka.

“Memang di RUU ini tidak dikriminalkan, tapi dalam konteks rehabilitasi. Tapi itu juga bagian dari kekerasan. Aku melihat, ‘heh, apalagi sih’. Buat apalagi kelompok-kelompok itu, mau mengganggu lagi-mengganggu lagi,” kata Toyo.

Toyo, yang saat ini menjadi bagian dari organisasi Suara Kita hanya mengkhawatirkan nasib yang kemungkinan dialami teman-temannya ketika RUU tersebut disahkan.

“Kalau saya dalam konteks personality saat ini, saya enggak ada masalah apa-apa terhadap diri saya sebagai LGBT,” aku dia.

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga, keluarga atau individu homoseksual dan lesbian ( LGBT) wajib melapor.

Berdasarkan draf yang dikonfirmasi media Kompas.com ke Badan Legislasi DPR, Selasa (18/2/2020), aturan itu tertuang dalam Pasal 85-89 RUU Ketahanan Keluarga. Pasal 85 mengatur tentang penanganan krisis keluarga karena penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual yang dimaksud dalam Pasal 85, salah satunya adalah homoseksualitas.

Selanjutnya, dalam Pasal 86,Keluarga yang mengalami krisis keluarga karena penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota keluarganya kepada badan yang menangani ketahanan keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan.

Berikutnya, dalam Pasal 87, setiap orang yang mengalami penyimpangan seksual juga wajib melaporkan diri.

Berikut bunyi pasal tersebut: “Setiap Orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual wajib melaporkan diri kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.”

Kemudian, dalam Pasal 88-89 diatur tentang lembaga rehabilitasi yang menangani krisis keluarga dan ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor.

Berikut isi dua pasal itu: Pasal 88: Lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 untuk Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang ditunjuk oleh Badan yang menangani Ketahanan Keluarga.

Pasal 89: Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor, rehabilitasi untuk Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, berjanji RUU Ketahanan Keluarga akan dibahas secara terbuka. Termasuk memanggil para ahli dan masyarakat untuk mengsikapi RUU Ketahan Keluarga ini.

“Kita tidak akan mengumpet-ngumpet membahas UU ini, kita uji saja secara publik kita uji pasal-pasalnya kita bahas bersama-sama,” imbuhnya.

Baca Juga : Ketua F-PKS : Kami Minta ke Presiden Jokowi Agar Kepala BPIP Dicopot

Sumber : Kompas.com, JawaPos.com, CNN

About admin

Check Also

Arief Poyuono Sebut Isu PKI Dimunculkan Oleh Kadrun, Tagar #TenggelamkanGerindra Jadi Trending

SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menjadi sorotan warganet. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *