PKS Protes Keras Terhadap Dewas TVRI, Atas Terpilihnya Dirut TVRI Bermasalah

PKS Protes Keras Dewas TVRi Pilih Eks Kontributor Majalah Kotroversi Jadi Dirut TVRI
PKS Protes Keras Dewas TVRi Pilih Eks Kontributor Majalah Kotroversi Jadi Dirut TVRI

SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid Protes Keras kepada Dewan Pengawas TVRI (Dewas TVRI) Atas terpilihnya Eks Kontributor Majalah Kotroversi Indonesia Iman Brotoseno sebagai direktur utama TVRI.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai Dewas TVRI tidak mempertimbangkan rekam jejak saat memilih/mengangkat Direktur Utama atau Dirut TVRI Iman Brotoseno Majalah Kotroversi tersebut

“Dewas tidak mempertimbangkan rekam jejak Iman Brotoseno saat memilihnya sebagai Dirut PAW TVRI karena yang bersangkutan pernah menjadi kontributor Majalah Kotroversi,” katanya, Jumat (29/5/2020).

Baca Juga : Ketua MPR Minta Maaf Konser Amal Corona Tak Jaga Jarak, Bamsoet : Itu Semua Salah Saya

Dewas, menurut Hidayat, harus melihat secara komprehensif rekam jejak tersebut karena Dirut TVRI merupakan jabatan publik yang sangat strategis dan dibiayai APBN. HNW mengingatkan setiap penyelenggara negara harus tunduk pada TAP MPR RI VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

“Di dalam TAP MPR itu, salah satu poinnya adalah pentingnya etika sosial dan budaya, yaitu dengan perlu menumbuhkembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa,” ujarnya.

Baca Juga : Mendagri Tito Karnavian : Halal bi Halal Bersama Ribuan Praja IPDN Bukan Pelanggaran PSBB

HNW sangat menyayangkan rekam jejak Dirut TVRI yang baru Seorang mantan Kontributor Majalah Kotroversi Jadi Dirut TVRI, karena tidak menggambarkan apa yang diamanatkan dalam TAP MPR. Apalagi, terkait dengan majalah tersebut, mulai dari pemimpin redaksi hingga beberapa modelnya pernah diproses secara hukum berkaitan dengan delik kesusilaan.

HNW yang merupakan anggota Komisi VIII DPR RI itu menilai pengangkatan Dirut PAW TVRI dengan rekam jejak seperti itu, yang tidak sesuai dengan budaya beragama di Indonesia, justru akan membuat gaduh dan resah masyarakat yang lagi terkena status darurat kesehatan nasional Covid-19.

“Masyarakat semestinya dibantu dengan hadirnya kebijakan-kebijakan yang membanggakan dan menenteramkan agar menguatkan religiusitas, dan harapan serta kepercayaan pada institusi negara, dan karenanya akan berkontribusi atasi COVID-19,” tuturnya.

Baca Juga : PKS, New Normal Cuma Kedok Pemerintah Tutupi Kegagalan Atasi Corona

HNW menuturkan, masih banyak kalangan profesional dengan punya rekam jejak lebih baik dan bisa membuat kebijakan tayangan TVRI positif, konstruktif, dan edukatif sesuai dengan TAP MPR soal etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kenapa bukan TAP MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi orientasi keputusan Dewas TVRI? Padahal, kalau itu yang jadi kebijakannya, tentu akan didukung masyarakat dan membantu menyelesaikan masalah di TVRI,” ujarnya.

Pada era Normal Baru, HNW memaparkan, situasi akan menjadi abnormal apabila kebijakan-kebijakan yang dihadirkan justru tidak mengindahkan faktor moral, legal, dan tanggung jawab sosial.

Dengan latar belakang Dirut PAW TVRI itu, HNW menyebut, justru membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyiaran milik negara itu berkurang. Terlebih saat pandemi ini, warga merujuk tayangan TVRI ketika bekerja dan belajar dari rumah.

Baca Juga : Aneh! Polisi Membiarkan Pejabat Kemendagri dan Praja Gelar Halal Bihalal Di Kampus IPDN

Kunjungi Page Facebook  : Suara Arah Publik

About admin

Check Also

TAP MPRS Larangan PKI di RUU HIP Ditolak PDIP, Ahmad Yani: Ketua Panja RUU HIP Anak PKI

SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTA – Politikus PDIP Ribka Tjiptaning menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *