PKS Tolak Darurat Sipil !! HNW : Darurat Sipil Bisa Jadi Teror Baru bagi Rakyat.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai keadilan Sejahtera (PKS) DR. Hidayat Nur Wahid (HNW)
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai keadilan Sejahtera (PKS) DR. Hidayat Nur Wahid (HNW)

SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTAWakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritik rencana Presiden Joko Widodo yang ingin menerapkan darurat sipil untuk mengatasi wabah virus corona atau covid-19. Menurut dia, hal itu sebagai kebijakan yang tidak proporsional dan harusnya dibatalkan, karena Darurat Sipil Bisa Jadi Teror Baru bagi Rakyat.

HNW menyebut bahwa salah satu asas yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), adalah asas proporsionalitas. Di mana kebijakan pemerintah harus sesuai dengan ekskalasi dan spektrum ancaman yang ada.

Baca Juga, ikizone.com : Jokowi Gunakan Darurat Sipil Atasi Corona, Apa Arti Darurat Sipil & Risikonya?

Apabila tidak proprosional, maka efek rusaknya bisa lebih parah dan berimbas ke yang lain. “Ini ibarat membunuh nyamuk dengan basoka, bukan dengan semprotan nyamuk,” kata HNW di Jakarta, Selasa (31/03).

HNW menambahkan, analogi ini relevan, karena mungkin saja Jokowi mengancam rakyat karena dinilai tak laksanakan ketentuan terkait dengan social distancing sehingga korban corona terus berjatuhan.

“Dengan ancaman rencana penerapan Darurat Sipil bisa meredam atau Darurat Sipil Bisa Jadi Teror Baru bagi rakyat untuk berdiam diri di rumah, tetapi ada bahaya yang lebih besar, yakni ancaman terhadap kehidupan rakyat dan ancaman bagi demokrasi” ujarnya.

Menurutnya, darurat sipil bukan solusi atasi permasalahan darurat kesehatan seperti ini. Dia mengatakan alternatif lainya ialah melakukan karantina wilayah yang sudah tersedia Undang-undangnya.

Baca Juga, ikizone.com : Cegah Corona Meluas, MUI Usulkan Lockdown Indonesia Pakai Dana Ibu Kota Baru

Oleh karena itu, HNW mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak mengambil darurat sipil sebagai opsi terakhir untuk penanganan wabah virus COVID-19. Ia menilai Presiden Jokowi sebaiknya lebih fokus dan lebih serius kepada penggunaan UU yang sesuai dengan era Reformasi yaitu UU Penanggulangan Bencana (UU no 24/2007) dan UU yang beliau tandatangani sendiri, yaitu UU Karantina Kesehatan (UU No 6/2018).

“Rakyat ini sudah susah, sudah berat secara ekonomi, sekarang rakyat butuh bantuan kemanusiaan, tidak perlu mewacanakan Darurat Sipil yang belum tentu bisa atasi ‘teror Covid-19, tapi malah bisa jadi ‘teror’ terhadap kehidupan berdemokrasi, jadi darurat Sipil bukan solusi atasi permasalahan Darurat Kesehatan seperti ini, Alternatif terakhirnya adalah pemerintah lebih fokus dan lebih serius laksanakan UU yang ditandatangani oleh Pak Jokowi sendiri, yaitu UU Kekarantinaan Kesehatan. ” Ujar HNW.

#TolakDaruratSipil

Baca Juga, ikizone.comBaru Umumkan Darurat Sipil, Jokowi Langsung Dapat Banyak Penolakan

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar kebijakan memilih kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan disertai penerapan darurat sipil guna menghadapi wabah virus corona. Dia ingin menempuh langkah yang lebih efektif.

“Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif lagi, sehingga saya sampaikan juga tadi bahwa perlu didampingi kebijakan darurat sipil,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Laporan Gugus Tugas Covid-19 yang disiarkan langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/3).

Baca Juga, ikizone.com Sultan Minta Jokowi Buka Data Zona Merah Virus Corona : Pemerintah Tak Mau Jawab Permintaanya

About admin

Check Also

Arief Poyuono Sebut Isu PKI Dimunculkan Oleh Kadrun, Tagar #TenggelamkanGerindra Jadi Trending

SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menjadi sorotan warganet. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *